Ada tahanan perkara suap PNS kabur saat mau disidang, kemudian setelah tertangkap “menyanyi” banyak anggota partai politik yang terima setoran, bahkan membantu pelariannya. Ada vonis bebas kasus narkoba pada tingkat banding, Jaksa tidak mengjukan kasasi, kemudian diperiksa jamwas. Hasil pemeriksaan..???

Kecelakaan perahu imigran gelap asal Iran, yang diduga melibatkan aparat. Kecelakaan Bis…

Belum selesai kasus Mesuji, terjadi kasus pembubaran demo di Bima oleh aparat kepolisian dengan korban meninggal  masyarakat 2 orang dan 8 orang terluka.

Penembakan pekerja bangunan di Aceh, dan beberapa orang meninggal. Akhirnya pekerja bangunan asal Jawa keluar dari Aceh, kembali ke kampungnya karena takut. Tidak jelas motif penembakan, sampai 19 Januari polisi juga belum bisa mengungkap pelakunya.

Ada anak bayi 1,5 tahun diculik, anak umur 13 th kabur dari rumah, ada perampokan minimarket, terbaru ditemukan potongan anggota badan diduga akibat mutilasi.

Heboh lagi Nazarudin dan Rosa tentang istilah Ketua Besar, Bos Besar, serta siap lagi yang akan jadi tersangka..? Masih terdengar kasus Suap Deputi Gubernur BI…

Ada rencana pembatasan BBM bersubsidi, dan pengalihan mobil pribadi wajib menggunakan Pertamax atau pindah ke BBG.. Atau Pemerintah mau menaikkan harga..?

Show artis luar negeri mewarnai awal tahun.. Ada Katy Perry, Simple Plan, ada lagi..? Beberapa bulan kedepan sudah dijadwalkan artis lain dari luar negeri yang akan tampil di Jakarta.  Sisa-sisa demam Boy/Girl Band masih ada..mungkin akan bertahan beberapa bulan kedepan.

Muncul lagi kasus Rekening Gendut..

Heboh Mobil Nasional… gara-gara wali kota Solo Joko Wiyono menjadikan mobil buatan Kiat SMK menjadi mobil dinas. Semangat terus menular, kalu Pemerintah tidak lupa impian Mobnas akan terus berkembang dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk segmen tertentu yang luas… Semoga…..

Ancaman tahunan musim hujan adalah Banjir, sudah dimulai di beberapa daerah langganan..sampai jalan Tol Merak tergenang…

Tahun 2012 masih panjang, banyak yang masih bisa dikerjakan untuk meningkatkan karya, menikmati alam kehidupan, menghadapi tantangan dan cobaan lain..

Surabaya, Januari 2012

Beberapa minggu ini heboh adanya Garam Impor…, terakhir Menteri Fadel Mohamad melakukan kunjungan di gudang Importir Garam di Bangkalan Madura, dan menemukan berton ton garam impor…(Kompas September 2011).

Sebuah film dokumenter yang diproduksi dalam acara Eagle Award, salah satu peserta memberi judul “Garamku Tidak Asin Lagi”.. Sebuah ironi bagi kita yang hidup di negara kepulauan, dengan luas wilayah separo lebih adalah lautan..

Bagaimana bisa sebuah negara kepulauan menjadi pengimpor garam..? Bukankah sumber garam dari laut..? Bukankah banyak petani garam yang menggantungkan hidupnya dari bertani garam..? Apakah garam dari laut Indonesia lebih jelek dari laut negara lain..? Atau pengolahan selanjutnya yang kurang baik..?

Bagaimana Pemerintah Daerah bahkan Pusat melakukan pembinaan terhadap para Petani Garam..? Atau adakah prioritas untuk mengembangkan Pertanian Garam..?

Dalam sebuah acara TV diperkirakan keuntungan bagi pedagang atau pembuat kebijakan jika garam diimpor.. Jika Fee tiap ton garam impor US $ 1 per ton, maka untuk 800.000 ton akan ada fee US $ 800.000,00, atau kira-kira Rp. 7 Milyar.. Berapa keuntungan pedagang..?

Sungguh ironi… bak ayam mati di lumbung padi..

Surabaya, 20 September 2011

Sering mereka berdialog, berdiskusi tentang keimanan masing-masing, untuk saling memahami perbedaan dan persamaan, sampai pada hal-hal yang ekstrim sekalipun.

Frans : “Achmad, apa bagian paling ekstrim dari agamamu yang menyangkut keimanan orang lain..?”

Achmad : “Ini bagian yang sangat sulit bagi sebagian orang yang seiman denganku. Ada ayat yang mengatakan Bagimu Agamamu, dan Bagiku Agamaku.. menurutku maknanya kita menekuni dan meyakini keimanan masing-masing tak perlu saling mengganggu atau mencampuri.

Namun ada ayat lain, yang arti bahasanya atau kata-katanya kurang lebih ‘dihalalkan untuk membunuh orang kafir‘.. Nah, masalahnya definisi kafir ini yang sering kali membingungkan.. Sebagian orang meyakini bahwa kafir adalah orang yang tidak seiman.. dan sesuai ayat tersebut boleh dibunuh”.

Frans :” Bukankah menjadi suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan perintah agama kita, dan menjauhi larangannya..? Kalau kita tidak melaksanakan perintah agama bukankah sebuah dosa..?”

Achmad :” Kamu benar.. kita wajib menjalankan perintah agama..”

Frans :” Kenapa kamu tidak membunuhku.. atau tetanggamu yang berbeda iman..?”

Acmad :” Apa kamu menyuruh aku jadi pembunuh..? Kan ada ayat lain ‘bagimu agamamu dan bagiku agamaku’..? saya kira ada juga pemahaman itu di keimananmu.. Pemahaman itulah saya kira yang membuat kita tidak mempersoalkan keimanan kita..

Seharusnya kita tidak perlu menjadi hakim atas keimanan seseorang.. karena itu sepenuhnya hak Tuhan untuk menghakimi, menilai apakah seseorang atau mahluknya bersalah atau tidak..

Mungkin kita perlu bertanya pada diri kita sendiri.. ‘Apakah yang menciptakan aku dan kamu Tuhan yang sama..?’”

Frans :” Menurutku pemikiran seperti itulah yang seharusnya disampaikan pada para muda, pemahaman ‘bagimu agamamu bagiku agamaku’ . Jadi tidak ada ajaran kebencian pada anak-anak meskipun ada perbedaan. Akupun meyakini bahwa.. Tuhan yang menciptakan aku dan alam ini, sama dengan Tuhan yang menciptakan kamu..”

Sampai saat ini Frans dan Acmad tetap tidak bisa memahami jalan pikiran sempit orang-orang yang menghakimi orang lain karena keimanan yang berbeda.. Menganggap diri paling benar, dan mewakili Tuhan untuk menghukum orang yang tidak seiman..?

Semoga damai di bumi…

Surabaya, 25 Mei 2011

Plesetan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi DPR (Dewan Parodi Rakyat) dapat dikatakan sebagai ungkapan kejengkelan atas perilaku anggota dewan yang dalam banyak hal tidak mewakili kepentingan rakyat. Banyak kejadian atau tuntutan anggota dewan yang bertujuan meningkatkan kepentingan pribadi dewan. Misalnya, naik gaji, pembagian Laptop, kunjungan ke luar negeri, sampai rencana pembangunan gedung baru dengan fasilitas mewah.

Bahkan lebih konyol lagi kalau anggota DPR membela teman politisi yang terlibat perkara hukum. Baru-baru ini KPK menahan 19 anggota DPR yang menerima uang, dan dikaitkan dengan pemilihan Gubernur BI. Rekan satu partai menganggap KPK tebang pilih, tidak adil, bahkan sampai menolak dua pimpinan KPK yang masalah hukumnya sudah diselesaikan oleh Jaksa Agung.

Dalam logika saya, anggota DPR yang tidak terlibat kasus hukum seharusnya mendukung KPK untuk mengusut tuntas anggota dewan yang lain (meskipun itu rekan satu partai), sehingga DPR bersih dari orang-orang yang bermasalah. Pimpinan Partai harus memberitahu dan mengingatkan anggotanya, bila terlibat masalah hukum kriminal akan mendapat sangsi dari Partai, bahkan kalau perlu dipecat keanggotaannya.

Dengan demikian, Partai akan diisi orang-orang yang punya integritas tinggi, punya idealisme yang kuat, dan akan berjuang mewakili Rakyat, dan bukan anggota partai yang mencari pekerjaan dan uang dengan menjadi anggota DPR. Pertanyaannya adalah “Bagaimana kalau Ketua Partai yang terlibat masalah hukum ?”

Perilaku anggot  DPR pusat, dilakukan juga oleh anggota DPRD. Banyak kasus anggota DPRD tersangkut masalah hukum, dan sampai pada vonis pengadilan. Anggota DPRD yang seharusnya mewakili rakyat banyak, dibalik menjadi wakil sedikit orang.

Pada kasus Walikota Surabaya vs DPRD, sampai pada usulan Dewan memberhentikan Walikota yang menjabat belum sampai satu tahun. Awal persoalan Walikota menerbitkan Peraturan menaikan tarif  iklan cukup tinggi untuk kategori besar, namun  memberikan subsidi untuk iklan kecil. Tentu saja yang terkena langsung Perwali tersebut adalah pengusaha besar.

DPRD menganggap Walikota melanggar peraturan ABCD, dan meresahkan warga dengan menaikkan tarif  iklan cukup tinggi. Di sini tampaknya DPRD membela Rakyat, karena kenaikkan tarif tersebut memberatkan pengusaha.

Nah, jadi yang dibela DPRD sebenarnya Pengusaha Besar, atau Rakyat kecil..?

Pada waktu pencalonan Walikota pasangan Risma-Bambang, ada beberapa analisa yang saat itu tampaknya mustahil. Namun, saat ini tampaknya analisa tersebut mendekati kebenaran.. Analisa tersebut mengatakan.. Nanti Kalau pasangan Risma-Bambang menang, Risma akan disuruh mundur (sekarang diusulkan diberhetikan oleh DPRD) dan digantikan oleh wakilnya yaitu Bambang DH. Seperti diketahui, Bambang DH. adalah Walokota sebelumnya, yang tidak boleh mencalonkan lagi (karena UU).

Pada usulan pemberhentian Walikota ini, Partai pengusung pasangan Risma-Bambang yaitu PDIP, termasuk yang menyetujui. Kalau kita lihat analisa liar saat pencalonan Walikota, jangan-jangan skenario ini sudah didesain dari awal..?

Jadi tidaklah salah kalau Democrazy memplesetkan DPR menjadi Dewan Parodi Rakyat, dan Dewan Parodi Rakyat Daerah.

Surabaya, 1 Februari 2011

Puncak berita politik yang mengikuti bencana adalah masalah Keistimewaan Yogyakarta..Pemerintah sedang mempersiapkan RUU mengenai keistimewaan DIY terutama berkaitan dengan pemilihan Gubernur, melalui Pilkada atau Penetapan..

Warga Yogyakarta yang setia pada Sultan marah, minta Gubernur ditetapkan dan dijabat oleh Sultan dan wakilny Pakualam.. Banyak orang mengungkit sejarah bergabungnya Yogya menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Banyak diskusi mengenai Keistimewaan DIY, satu pihak bertahan pada Penetapan berdasarkan alasan sejarah dan sebagainya. Pihak lain beralasan Demokrasi pemimpin Daerah dipilih melalui Pemilihan (Pilkada). Pemerintah bertahan bahwa berdasarkan UUD Kepala Daerah harus dipilih langsung oleh Rakyat, dan RUU itulah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas..

Rakyat yang setia pada Sultan melakukan upacara Cap Jempol Darah, dan menyatakan siap mati untuk mempertahankan Keistimewaan DIY, bahkan menyatakan sekian ribu orang siap mati.

Apa sebenarnya yang “DIPEREBUTKAN ?” Kita bisa berpikiran positif bahwa kedua pihak Benar dengan landasan pikir masing-masing.. Tetapi, kita juga bisa bilan kedua pihak Salah, karena memaksakan egonya. Tidak adakah jalan lain selain yang diperdebatkan..?

Di belahan dunia lain kita lihat Inggris, ada Ratu sebagai Kepala Negara, dan ada juga Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan.. Mungkin ada juga Ratu atau Raja di Negara lain seperti Belanda, Monaco, Thailand..

Sampai saat ini Keluarga Kerajaan Inggris tetap diakui oleh warganya, bahkan warga dunia. Begitu pula di Monaco, Belanda, tetap dikenal istilah Keluarga Kerajaan dan tetap dapat pengakuan..

Seandainya… Model di Inggris diterapkan di Yogyakarta dalam skala Propinsi, mungkinkah..? Raja Jogja tetaplah seorang Raja, sedangkan Kepala Pemerintahan seorang Gubernur..? Adopsi sistem yang tentu saja dengan penyesuaian tanpa mengabaikan sejarah..

Kita semua senang dengan suasana Jogja yang adem ayem, damai, ramai dengan Wisatawan dan Pelajar..sesuai dengan julukan Kota Wisata dan Pelajar..Makanan khas Gudek yang terkenal, Bakpia, Krasikan, Klanthing, warung2 Lesehan…Batik, Gerabah,..

Akankah itu semua akan rusak hanya demi ego…atau demi ide yang dipaksakan..?

Tuhan,

Dinginkanlah jiwa para Pejabat yang berkepentingan……..

Surabaya, Desember 2010

Oleh karena itu, masyarakat di sekitar Gunung Merapi diungsikan pada awalnya sejauh minimal  10 km dari puncak Merapi  karena jarak luncurnya mencapai 5 km. Namun dalam perkembangannya, karena peningkatan semburan awan panas dengan jarak luncur mencapai 8 km, pengungsian dipindahkan minimal jarak 15 km dari puncak Merapi.

Setiap kali terjadi peningkatan aktifitas Merapi, masyarakat selalu menghubungkan dengan juru kunci Gunung Merapi yaitu mbah Marijan. Pada letusan tahun 2006, mbah Marijan tidak meninggalkan rumahnya di desa Kinahrejo yang terletak kira-kira 4 km dari puncak Merapi. Pada saat itu, desa Kinahrejo selamat dari bencana Merapi, karena luncuran awan panas ke arah lain, dan menelan korban 2 orang relawan yang sembunyi di bunker Merapi.

Pada Peristiwa letusan Merapi 26 Oktober 2010, kembali mbah Marijan tidak mau meninggalkan rumahnya untuk mengungsi. Beberapa warga desa bertahan mengikuti mbah Marijan tidak ikut mengungsi. Sayangnya hari itu luncuran awan panas langsung mengarah ke desa Kinahrejo, dan menyapu seluruh kehidupan di desa itu, termasuk mbah Marijan, dan orang-orang yang tidak mengungsi.

Korban yang ditemukan meninggal di desa tersebut ada 24 orang, dan korban keseluruhan 35 orang. Ada yang selamat dari serbuan Wedhus Gembel dengan luka bakar yang parah, baik orang maupun hewan ternak sapi.

Seharusnya tidak perlu ada korban pada letusan Merapi tersebut, karena pihak terkait sudah memerintahkan warga mengungsi pada jarak yang aman. Pemerintah salah karena tidak memaksa warga yang tidak mau mengungsi, tetapi warga juga salah karena tidak mengikuti anjuran. Sebagian warga tidak mengungsi karena mengikuti mbah Marijan yang pada peristiwa sebelumnya selamat.

Mbah Marijan bertahan karena merasa mengemban tugas menjaga Merapi, dan dijalankan dengan berani meskipun dengan resiko kematian. Bagaimana dengan warga sekitarnya yang mengikuti mbah Marijan…? Tanpa tahu rasa patriotism sang juru kunci dalam menjalankan tugasnya, mereka asal mengikuti dengan segala resikonya. Merka tidak sadar bahwa resiko yang ada seharusnya hanya menjadi tanggung jawab sang juru kunci, dan mengabaikan perintah untuk mengungsi. Akibatnya, mereka ikut menjadi korban keganasan Wedhus Gembel.

Bagaimanapun juga saat ini ada teknologi yang dapat mengukur tingat aktifitas gunung berapi, dilihat dari gempa yang ditimbulkan, maupun aktifitas visual seperti guguran lava, dan deformasi. Hasil pengamatan alat tadi pihak berwenang dapat menentukan status Gunung Merapi  menjadi Awas, artinya sewaktu-waktu bisa meletus.

Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini… Jangan asal mengikuti orang lain tanpa kita tahu dan memahami maksud orang yang kita ikuti… Kalau kita tahu, sampaikan pada orang yang mengikuti kita perlu terus atau tidak, dan batas-batas yang boleh diikuti… Tidak ada salahnya membandingkan keyakinan dengan pengetahuan…

Terakhir..Duka mendalam untuk para korban Merapi..Mentawai..Wasior.. Selamat jalan mbah Marijan.. Rosa-rosa…

Surabaya, 4 November 2010

Mari kita ingat kejadian-kejadian tersebut, dimulai Perampokan Bersenjata Bank CIMB NIAGA, Penyerangan sebuah Polsek juga di Sumatera Utara, Perampokan ATM Bank di Padang, Kerusuhan di Tarakan, Kerusuhan di PN Jakarta Selatan, Ada penyerangan Polsek di Ambon, Bom Bunuh diri di Bekasi.. Bisa kita masukkan juga Perampokan toko emas yang terjadi bulan ini juga. Sebelumnya ada kerusuhan di Buol, dimana masyarakat menyerang Kantor Polsek Buol, sampai menyerang asrama Polisi.

Kita bisa masukkan juga kehebohan Densus 88 dalam menangkap tersangka perampokan/teroris di Sumatera Utara, dan dalam mengejar perampok ATM di Padang.

Kehebohan fisik itu, disertai juga kehebohan Politik, saat MA memutuskan Jaksa Agung Hendarman Supanji dinyatakan tidak syah dan harus segera diganti. Calon yang tepat sebagai Jaksa Agung juga menjadi wacana yang cukup hangat, mengingat kondisi hukum saat ini.  Pada saat bersamaan masa jabatan Kapolri akan segera berakhir, juga harus segera ada penggantinya. Banyak isu berseliweran berkaitan dengan calon-2 pengganti Kapolri, mana yang paling ideal dan diperlukan saat ini.

Pada bulan September juga, warga Jakarta digegerkan dengan patahnya jalan raya dan tenggelam, yang diduga karena penurunan permukaan tanah, dan gerusan air laut. Isu penurunan tanah ini akhirnya berkembang menjadi wacana ramalan atau kalkulasi matematis, bahwa Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Banyak diskusi bagaimana mencegah agar Jakarta tidak tenggelam.

Sebelumnya ada pendapat bahwa Jakarta akan macet total pada 2012 karena pertumbuhan kendaraan yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan jalan raya. Hal itu memunculkan wacana lama mengenai MRT, baik kereta layang monorel, maupun subway, belum lagi busway yang belum sempurna.

Sampai pada puncaknya wacana dari wacana yaitu memindahkan Ibukota Indaonesia dari Jakarta. Ada yang bilang digeser saja di daerah Jonggol, ada yang mengusulkan di Kalimantan..

Bagaimana mengatasi Teroris..? Densus 88 menaikkan anggaran 700% (berita Okezone) untuk meningkatkan kinerja.. Bagaimana dengan kasusu kerusuhan lain..?

September yang melelahkan..

Surabaya 30 September 2010

Banyak orang melontarkan kemarahan atas kejadian tersebut, dan menganggap Pemerintah terlalu lemah dalam menangani persoalan tersebut.Bagaimana melampiaskan kemarahan yang demikian hebat, karena sebagai bangsa kita telah dilecehkan, Aparat kita ditangkap polisi Malaysia di wilayah Indonesia..? Sebagian menyalahkan Pemerintah, baik Presiden dan Menterinya, ada juga yang berdemo di depan Kedutaan Malaysia dan membakar bendera negara tersebut.

Itu peristiwa yang memicu rasa Nasionalisme Bangsa. Bagaimana dengan peristiwa di dalam negeri antara sesama warga ..? Kasus Nenek2 yang diadili gara-gara mengambil beberapa biji kakao untuk ditanam..? Seorang ibu dan beberapa anaknya yang terpaksa tinggal di bekas kandang kambing karena uangnya habis buat nyuap aparat karena suaminya dituduh terlibat sebuah kasus kriminal.

Kasus dugaan suap terhadap pejabat KPK, kasus Anggodo yang diduga menyuap petugas dan menghalangi penidikan oleh KPK, kasus rekaman pembicaraan antara petugas KPK dengan Ari Muladi tersangka penyuap. Bagaiman korban lumpur Lapindo yang sampai saat ini (3 tahun lebih) belum selesai kasusnya. Binatang koleksi Kebun Binatang Surabaya banyak yang mati, polisi tidak mengusut adakah karena sabotase atau tidak..?

Putusan Hakim (Mahkamah Konstitusi) yang hari ini dipersoalkan di Media Indonesia, karena banyak kasus Pilkada yang putusannya membingungkan warga. Bahkan sampai menimbulkan kerusuhan di beberapa daerah, karena putusan yang menurut warga setempat kurang tepat.

Persoalan-persoalan di atas memang dapat memicu kemarahan, rasa sesak di dada. Betapa ketidak adilan sudah demikian hebat, betapa keadilan bisa diatur sesuai persepsi aparat, dan selalu memenangkan pihak yang kuat baik dari segi finansial maupun dari segi kekuasaan. Bagaimana orang bisa merekayasa proses pengadilan dan merancang vonis yang menguntungkan tersangka, dengan cara membayar.. (kasus Gayus..??).

Kemarahan sebesar apapun rasanya hanya tertahan di dada.. orang jawa bilang ” mung bisa ngelus dada” (cuma bisa ngusap dada tanda prihatin).

Bulan Ramadhan tiap tahun ada, Puasa tiap tahun ada, mudah-mudahan walaupun sedikit… dapat memperbaiki akhlak kita semua, sehingga negeri ini akan menjadi lebih baik…

Surabaya, 18 Agustus 2010

Dalam wawancara di sebuah setasiun TV, Menpora Andi Malarangeng nampaknya menyukai gagasan tersebut, meskipun ditambahi dengan syarat pemain asing yang berdarah Indonesia. Cara ini diharapkan dapat mendapatkan pemain sepak bola yang hebat dengan cepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan sepak bola Indonesia.

Sebenarnya saya heran juga dengan ide naturalisasi ini. Mari kita lihat Singapura yang melakukan naturalisasi untuk pemain bulu tangkis, hingga sekarang ada beberapa pemain bulu tangkis yang pindah ke Singapura. Tentu saja sulit mencari pemain lokal, karena bulu tangkis bukanlah olahraga rakyat Singapura. Namun Indonesia…

Sepak bola adalah olah raga rakyat, sampai-sampai uang rakyat melalui APBD digunakan untuk membiayai klub daerah, bahkan untuk menggaji pemain asing yang kualitasnya sama saja dengan pemain lokal, tetapi digaji lebih besar. Tidak adakah pemain lokal yang berbakat…? atau sudahkah ada upaya yang baik untuk menemukan bakat2 itu..? Atau tidak ada pembinaan yang baik, sehingga bakat yang ada tidak berkembang..?

Ternyata banyak sekali SSB (Sekolah Sepak Bola) yang membina anak-anak usia dini mulai 10 tahun, dan ternyata peminatnya cukup besar. Bahkan beberapa SSB memungut biaya bulanan lebih mahal dari sekolah SD Negeri (gratis) dan tetrap ada peminatnya.

Nah, masalahnya adalah setelah siswa SSB tersebut beranjak dewasa tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Jadilah dia pemain kampung, atau alih profesi, karena tidak ada pembinaan lebih lanjut.

Apakah dengan ide Naturalisasi sepak bola Indonesia akan maju..? Berapa orang yang mau di-Naturalisasi..? Apakah satu tim Sepak bola..? Katakanlah terbentu satu tim, bagaimana selanjutnya..? Apakah akan ada Naturalisai jilid dua untuk menggantikan yang pertama, dan seterusnya..?

Kenapa tidak dibina saja bakat-bakat muda yang ada dari juataan penduduk Indonesia untuk berprestasi..? Kalau perlu kita jadi pengekspor pemain bola seperti Brazil, dari pada TKI yang tidak trampil.  Apalagi jika kita harus impor pemain, sementara pertambahan jumlah penduduk  saja mengkhawatirkan, sampai-sampai program KB digalakkan lagi..?

Lama-lama Rakyat yang tidak puas akan mengusulkan Naturalisasi Menteri..?

Surabaya, 4 Agustus 2010

Akibat dari masuknya Andi kedalam pengurusan partai, banyak komentar, pendapat, diskusi, dan polemik, baik dari orang partai, maupun dari masyarakat, bahkan ada yang bilang kalau Wasit jadi Pemain. Kenapa hal yang kelihatannya biasa bisa menjadi kontroversi..? Apakah yang sudah masuk KPU tidak boleh keluar sesuai kontrak..? Apakah kontrak tidak bisa dibatalkan..?

Mungkin para pembuat Undang Undang perlu berpikir lebih realistis dalam mengikat seseorang untuk bekerja sesuai kontrak. Kalau terpilih menjadi anggota KPU, dan bekerja tiga tahun kemudian merasa tidak betah, tidak nyaman, mau berkarir di tempat lain, atau alasan lain tidak bisa keluar sampai masa kerja selesai..?

Apa bedanya KPU dengan Penjara..? Orang dalam penjara karena vonis 5 tahun, paling tidak masa itu dia dalam penjara, atau 2/3 masa tahanan kemudian bebas bersyarat. Orang tersebut tidak punya pilihan, selain menghabiskan masa tahanannya.

Bagaimana dengan KPU..? Anggota tidak boleh memilih keluar sampai masa kerjanya selesai..? Karena biaya perekrutan yang sangat mahal..? Atau dalam kasus Andi Nurpati karena yang bersangkutan pindah ke Partai Politik (Demokrat)..?

Tampaknya para pembuat Undang Undang harus lebih bijaksana dalam membuat aturan, dan juga lebih tegas. Misalnya dibuat seperti kontrak artis (selebriti..?), kalau keluar sebelum masa tugas selesai dikenakan denda..?

Jadi anggota KPU bisa bangga juga dikontrak seperti artis..? atau sebaliknya jadi malas, karena situasi yang kurang menyenangkan..?

Lepas dari semuanya, tampaknya kita perlu hargai juga pilihan ibu Andi Nurpati untuk berkarir di Partai Demokrat, pilihan yang sangat manusiawi. Masalah aturan silakanlah para legislator meninjau lagi UU yang ada.

Surabaya, 25 Juni 2010